Dua Perusahaan Sawit Diduga Garap Sempadan Sungai

by / Comments Off on Dua Perusahaan Sawit Diduga Garap Sempadan Sungai / 270 View / October 15, 2014

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Anggota FAMKI ketika konsultasi dengan petugas penjagaan di Polres Sintang untuk menyampaikan laporan hasil investigasi di dua perusahaan perkebunan yang diduga beroperasi melanggar aturan.

Ketua Sintang Fishing Club, Rayendra, menunjukkan Danau Jentawang, Desa Nanga Ketungau, Kecamatan Ketungau Hilir yang rusak karena ditimbun oleh perusahaan sawit. Foto : Yusrizal

Ketua Sintang Fishing Club, Rayendra, menunjukkan Danau Jentawang, Desa Nanga Ketungau, Kecamatan Ketungau Hilir yang rusak karena ditimbun oleh perusahaan sawit. Foto : Yusrizal

SINTANG I Senentang nows.com – Hasil investigas Forum Aliansi Masyarakat Korban Investasi (FAMKI), diduga ada dua perusahaan perkebunan kelapa sawit di Sintang melakukan perusakan lingkungan hidup, diantaranya menanami sawit di sempadan sungai, menanam sawit dalam kawasan hutan dan melakukan pembakaran ketika membuka lahan.

Koordinator Badan Pekerja FAMKI, Rikki Kuswanto mengatakan investigasi dilakukan di dua perusahaan yang berada di kecamatan berbeda, satu di Kayan Hilir dan satunya lagi di Ketungau Hilir yang memang keduanya sebelumnya diduga memang sudah bermasalah.

Dia mengatakan terkait dugaan penggunaan kawasan hutan tidak sesuai dengan fungsi peruntukan terjadi di Kayan Hilir, ada pembukaan lahan dan penanaman pohon kelapa sawit di luar konsesi perkebunan dan dari hasil telaah di lapangan bahwa pembukaan lahan dan penanaman sawit tersebut berada di areal hutan produksi dan diluar konsensi izin lokasi perusahaan tersebut.

Hal ini kata dia bertentangan dengan Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 50 ayat 3 dan dengan ketentuan pidana Pasal 78 yang ancaman pidananya penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar.

“Kalau seperti itu jelas masuk pelanggaran pidana karena sudah jelas, apalagi dilapangan setelah ditanami sawit, kemudian diketahui bahwa itu adalah kawasan hutan, sawit tersebut ditebangi dan menurut kami menebang sawit itu tidak menghilangkan tindak pidana yang dilakukan,” ucapnya.

Sementara, temuan pemantauan di Ketungau Hilir diketahui pada saat melakukan pembukaan/pembersihan lahan, ada dugaan perusahaan perusahaan melakukannya dengan cara membakar di wilayah Munggu kelapa dan Rantau pada tahun 2011. Kemudian kebakaran lahan juga terjadi di daerah Pampang 2 pada tahun 2012, 2013 dan 2014 yang diduga sengaja dilakukan oleh perusahaan sehingga mengakibatkan terbakarnya kebun karet milik pak Panus, Minggir, Ngetukuk dan pak Liu.

“Jarak antara batas kebun karet yang terkena pembakaran dengan pembakaran lahan untuk tanaman sawit oleh perusahaan berjarak 67 meter. Titik koordinat kebun karet yang terbakar 49 N 0565908 UTM 0061145,” ucapnya.

Selain itu, di dua lokasi yang dipantau diketahui bahwa perusahaan juga menanami kawasan sempadan sungai yang semestinya berdasarkan dokumen Amdal tidak boleh ada aktivitas penanaman kelapa sawit.

Kondisi ini tidaklah sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1990 tentang pengelolaan kawasan lindung, dimana kriteria sempadan sungai adalah sekurang-kurangnya 100 meter dari kiri kanan sungai besar dan 50 meter di kiri kanan anak sungai yang berada diluar pemukiman.

“Untuk sungai di kawasan pemukiman berupa sempadan sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10 – 15 meter,” paparnya.

Kemudian di dua perusahaan tersebut juga kata dia diduga masih terdapat potensi tegakan kayu ekonomis dan dalam melakukan pembersihan lahan kedua perusahaan diduga tidak memiliki izin pemnfataan kayu (IPK) sesuai dengan Ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P. 14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu.

Hasil investigasi itu kemarin (12/6) sudah disampaikan anggota FAMKI ke Polres Sintang sebagai informasi awal agar bisa ditindaklanjuti.

“Kami harapkan informasi awal ini bisa segera dicek ke lapangan serta melakukan penyelidikan terhadap temuan awal investigasi yang kami lakukan untuk diambil tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia,” ujarnya. (mus/red)

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]