Menelisik Modus Pengiriman Satwa Dilindungi di Kalimantan Barat

by / Comments Off on Menelisik Modus Pengiriman Satwa Dilindungi di Kalimantan Barat / 29 View / July 15, 2019

KALIMANTAN, insidepontianak.com – Pengiriman satwa dilindungi, masih marak di berbagai wilayah di Kalimantan Barat. Meskipun di beberapa tempat yang menjadi pintu masuk, aparat keamanan sudah meningkatkan pengawasan, pengiriman satwa masih bisa dilakukan dengan berbagai modus dan cara.

Dulu, orang masih menggunakan bandara sebagai tempat memasukkan burung dilindungi. Saat ini, pengawasan lalu lintas hewan dilindungi, khususnya burung semakin ketat. Sehingga keluar masuk hewan melalui bandara ini cenderung minim. Bahkan hewan dilindungi nyaris tidak ada.

Petugas Karantina dan Pertanian Kelas I Pontianak, di Bandara Supadio Pontianak, Eko menuturkan, jika orang ingin bawa burung, khususnya burung dilindungi, maka harus melengkapi dokumen yang dikeluarkan BKSD. Setelah dapat dokumen dari BKSD, mengurus dokumen ke karantina, terutama pemeriksaan kesehatan burung yang dikirim.

Saat ini, pihak Karantina bekerja sama dengan Angkasa Pura II, melakukan pengecekan melalui X-Ray terhadap semua barang yang dibawa. Apa pun binatang yang dibawa atau diselundupkan, dapat segera diketahui.

Pengiriman hewan ketika tiba di Bandara Supadio, harus disertai Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari daerah asal. SKKH diperlukan jika pengiriman burung lebih dari dua ekor. Selanjutnya, dilakukan uji PCR (Polymerase Chain Reaction).

Pembuatan surat atau dokumen di BKSDA dan Karantina, cukup murah ongkosnya. Satu burung sekitar Rp75 ribu. Sedangkan di karantina hanya Rp6 ribu. Yang mahal ongkos pengiriman, terlebih saat ini harga cargo naik hingga 300 persen.

“Ongkos pengiriman, sekarang itu per dua ekor Rp550 ribu. Kalau dulu paling cuma Rp250 ribu saja,” katanya, akhir Maret lalu.

Warga Kalbar sering pula mengirim burung dilindungi ke luar Kalbar. Seperti burung cucak hijau (Chloropsis sonnerati) dan burung beo (Gracula religiosa). Namun, sering gagal mengirim karena tidak dilengkapi dokumen. Akhirnya, burung tersebut dijual kepada orang di sekitar bandara.

Menurutnya, burung tersebut sering dibawa orang bukan asal Kalbar. Kebetulan mereka dapat tugas di Kalbar, seperti di Entikong, Putussibau dan daerah lainnya.

Tokoh kicau mania Kalbar, Suparmin menuturkan, ketatnya pengawasan pengiriman burung melalui transportasi udara, membuat ‘pemain’ membuat jalur alternatif lain. Yakni, jalur pengiriman burung melalui tranportasi laut. Pengiriman seringkal melalui kapal barang dan penumpang.

“Pengiriman dengan pesawat sangat sulit sekali, karena sudah diawasi dengan ketat. Meskipun burung dilindungi itu hasil breeding (penangkaran). Namun, karena breeding-nya tidak memiliki izin, tetap tidak bisa,” ujar Suparmin.

Pengiriman melalui jalur laut, ada strategi khusus. Ada andil dari Anak Buah Kapal (ABK), sehingga burung bisa ke tangan pembeli. Harga burung relatif murah, berkisar Rp600 ribu sampai Rp1 juta. Biaya pengiriman juga murah. Cuma kesepakatan pengirim dengan ABK saja.

Berbagai jenis burung dilindungi yang dikirim melalui tranportasi laut, seperti burung kasturi, nuri, kakak tua, beo dan lainnya. Agar tak melalui pemeriksaan petugas karantina, burung diambil oleh penerima, sebelum kapal merapat ke pelabuhan. Biasanya penerima mengambil burung pesanan di Muara Jungkat atau di sekitaran perairan Jeruju, Pontianak.

“Biasanya mereka mengambil burung pesanan melalui Gang Teratai, Jeruju. Sebelum merapat, ABK menghubungi penerima dulu, supaya burung tidak sempat diperiksa oleh petugas,” katanya.

Gang Teratai 2 kurang dari tiga meter. Gang Teratai 2 persis berada di samping Hotel Jeruju Baru. Mulut gang berbatasan dengan pagar hotel dan bangunan toko. Gang ini hanya bisa dilalui sepeda motor. Ada deretan toko berjejer.

Di dua gang inilah, pembeli burung merapat kapal barang yang baru tiba di Pontianak, untuk mengambil burung yang dibawa dari Jawa.

Burung yang dikirim biasanya dari Solo dan Surabaya. Burung itu bukan hasil breeding,melainkan hasil tangkapan di beberapa daerah. Burung dilindungi lebih sulit ditangkarkan.

Dari Gang Teratai, burung biasanya dikirim langsung ke pembeli atau sekedar transit sebelum dibawa ke negara tetangga atau wilayah lain di Kalbar. Pengiriman burung biasanya menggunakan mobil pribadi atau bis antarkota.

Penggemar burung dari Banjarmasin, Kalsel, Noval membenarkan omongan Suparmin. Ada berbagai modus dilakukan, membawa burung dari satu pulau ke pulau lain. Orang yang bawa burung biasanya memilih menggunakan kapal penumpang atau barang.

Bila menggunakan kapal penumpang, biasanya burung dimasukkan ke botol air mineral ukuran sedang. Botol itu dilubang-lubangi supaya burung masih bisa bernafas. Setelah itu, burung dimasukkan ke tas pakaian atau barang.

“Sebelum masuk ke ruang pemeriksaan pelabuhan, burung dikasih minum Antimo (obat anti mabuk, red), agar mereka tertidur dan tidak bunyi saat dibawa masuk kapal,” katanya.

Setiba dari perjalanan laut, burung dibawa melalui angkutan darat, mobil umum atau pribadi. Sore itu, suasana terminal oplet dan bis Jalan Adisucipto, Sungai Raya, terlihat ramai. Lima bus besar dan satu bis ukuran kecil berjejer di parkiran terminal. Bis siap bergerak menuju Sintang.

Dari perbincangan dengan seorang kernet, bis antarkota tersebut juga bisa digunakan untuk pengiriman barang. Harga menitip barang berkisar Rp20-30 ribu. Harga itu untuk pengiriman tujuan Pontianak-Tayan-Batang Tarang atau Balai Karangan.

“Tergantung jarak saja Bang. Kalau jarak yang dekat-dekat kayak Pontianak-Tayan atau ke Batang Tarang, Balai Karangan, kurang lebih segitu harganya,” ujarnya.

Harga disesuaikan dengan besar barang. Jika dibungkus dengan ukuran lebih besar dari kardus mie instan, maka harga bisa dipastikan lebih dari itu.

“Udah biasa orang ngirim. Tapi risiko kayak mati gitu kami tak tanggung. Biasa orang ngirimkanpakai kotak, dibolong-bolongkan kotaknya untuk celah udara,” ungkapnya.

Bea Cukai Entikong enggan berkomentar banyak, terkait penyelundupan atau perdagangan hewan dilindungi, terutama burung melalui perbatasan Malaysia-Indonesia di Entikong, Kabupaten Sanggau.

Pasalnya, pihak Bea Cukai hanya diperbantukan oleh Karantina Hewan dan Pertanian  atau  Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSD) untuk penindakan, jika ditemukan lalu lintas atau keluar masuknya hewan melalui PLBN Entikong.

“Kita hanya menjalankan aturan yang ada pada Karantina dan BKSD,” Robert, Kasubsi Penegakan, Bea Cukai di Entikong.

Jika menemukan hewan tidak memiliki dokumen lengkap, baik yang keluar dari Indonesia atau masuk, Bea Cukai hanya melakukan penahanan, kemudian diserahkan ke Karantina. Jika menemukan hewan dilindungi, maka diserahkan ke BKSDA.

Robert mengatakan, pihaknya seringkali mendapatkan atau menemukan hewan dilindungi yang dibawa keluar atau masuk ke Indonesia. Seperti pada Maret 2019, Bea Cukai berhasil mengamankan ikan arwana asal Papua, dan burung murai batu yang dibawa dari Malaysia.

“Setelah kami temukan, kami tahan dan kami serahkan ke Karantina, karena kewenangan memang tidak ada pada kami,” kata dia.

Sementara itu, drh Syamwidartomo, Medik Veteriner Badan Karantina Pertanian menyatakan, Di PLBN Entikong dilakukan pengawasan secara bersama-sama antar instansi yang berwenang, dalam pengawasan keluar masuknya hewan.

Ia mengakui, terbatasnya SDM dan banyaknya jalur tikus, tidak jarang pula yang membawa hewan ini luput dari pantauan dan pengawasan. Mereka bawa barang ilegal, termasuk hewan, sudah sangat hapal dengan kondisi jalur tikus.

Maka dari itu, untuk mengintensifkan pengawasan pada jalur-jalur tikus, pihaknya bekerja sama dengan TNI, khususnya Pamtas dan Polri.

Pemerintah dan instansin terkait, selain melakukan memeriksa lalu lintas barang, mestinya juga melakukan sosialisasi terhadap warga, mengenai burung dilindungi. Ketidaktahuan warga, terkadang menjadi praktik perdagangan burung dilindungi.

Seperti dialami Titi, pemilik toko di Simpang Mara 1, Tumbang Titi di Kabupaten Ketapang. Titi mendapatkan seekor anak burung rangkong, jenis dilindungi dari sebuah pokok pohon besar di hutan. Burung itu dia pelihara hingga sekarang. Bahkan ada yang ingin membelinya seharga Rp 400 ribu. Tapi dia tidak mau jual karena anak bungsunya, suka dengan burung itu.

Saat ditanya, apakah dia tahu bahwa burung itu, merupakan satwa yang dilindungi dan tidak boleh dipelihara. Dia menggeleng sambil menjawab, “Tidak tahu.”

Lalu Lintas Burung di Perbatasan 

Seorang warga Entikong, Kabupaten Sanggau, Iman menuturkan, beberapa tahun lalu perdagangan atau keluar masuknya burung melalui perbatasan, khususnya melalui jalur tidak resmi atau jalur tikus memang kerap terjadi. Namun sejak dua tahun terakhir semakin berkurang, bahkan nyaris tidak ada. Hal itu karena semakin ketatnya pengawasan yang dilakukan oleh penegak hukum.

“Kalau lima atau enam tahun yang lalu memang banyak, terutama burung cucak rowo, cucak hijau dan murai batu. Kebanyakan burung ini memang hasil tangkapan di Malaysia dan dibawa ke Indonesia untuk dijual,” kata Iman.

Ia mengatakan, ketika itu pengawasan terhadap keluar masuk hewan, tidak seketat saat ini. Selain itu, menangkap burung juga menjadi pekerjaan warga Entikong. Harga jual burung hasil tangkapan cukup bervariatif. Cucak rowo bisa dihargai Rp2-3 juta per ekor. Cucak hijau seharga Rp300-400 ribu per ekor. Murai batu seharga Rp250-350 per ekor.

“Saat ini sudah sangat jarang sekali. Kalau pun ada hanya murai batu dan cucak hijau. Kalau pun ada cucak rowo harganya cukup mahal, bisa mencapai Rp5 sampai Rp6 juta per ekornya,” katanya.

Selain semakin ketatnya pengawasan, sulitnya mendapatkan burung juga menjadi faktor penyebab, semakin minimnya keluar masuk burung di perbatasan.

“Kalau untuk burung-burung dilindungi yang berasal dari luar Kalbar dibawa ke Malaysia, kami belum pernah mendengar,” ujarnya.

Seorang pekerja pembawa barang di Lintas Batas, PLBN Entikong, Utin S (60) mengakui, keluar masuk hewan melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong masih kerap terjadi, baik melalui jalur resmi, maupun melalui jalur tidak resmi atau sering disebut dengan jalur tikus.

Meskipun keluar-masuk barang melalui PLBN Entikong ini, selalu dipemeriksa petugas Bea Cukai, Karantina Hewan, dan petugas lainnya. Namun, tetap saja ada yang lolos dari pemeriksaan. Ada berbagai cara dilakukan pengirim, agar burung ini bisa lolos melalui PLBN.

“Biasanya kalau burung itu dimasukkan ke dalam kotak (kardus) kecil, dan pemeriksaan tidak terlalu ketat, makanya bisa lolos,” kata Utin.

Burung yang melewati PLBN ini, biasanya burung dari Indonesia, khususnya Kalbar. Tak jarang petugas menemukan barang bawaan berupa burung, sehingga ada burung yang ditahan atau ditangkap oleh perugas. Namun, kerap kali juga bisa lolos melalui PLBN, walaupun sudah diketahui petugas.

“Biasanya kalau ada yang bayar burung bisa lewat, apalagi yang bawa itu sudah biasa,” katanya.

Burung dari Malaysia tidak mudah masuk jalur resmi, seperti masuknya burung dari Indonesia. Pemeriksaan barang maupun hewan dari Malaysia cukup ketat, sehingga burung dari Malaysia yang dibawa melalui PLN melalui jalur tikus.

“Kalau burung yang dari Malaysia jarang sekali lolos jika lewat jalur resmi, meskipun mereka pandai membawanya,” ujarnya.

Burung dari Malaysia yang dibawa ke Indonesia, seperti burung murai batu, dan kacer. Mereka menggunakan jasa pekerja pembawa barang yang lebih dikenal dengan Pengaleng. Dalam satu kali bawa, mereka dapat upah Rp30-50 ribu.

“Kadang kalau diketahui oleh tentara (Pamtas), ya kasi mereka Rp10 ribu, sudah bisa lewat,” tuturnya.

Menurut warga Entikong, penghobi burung berkicau, Kacong bercerita, beberapa tahun yang lalu di Entikong cukup banyak orang yang bekerja sebagai penangkap burung. Namun, seiring berjalannya waktu, pekerjaan itu ditinggalkan.

“Penangkap burung ini, menangkap burung di hutan Malaysia, dan memang sudah ada yang siap membelinya, seperti dari Singkawang dan Pontianak,” ujarnya.

Ia mengatakan, saat ini bisa saja membawa burung, khususnya burung kicau untuk mengikuti even atau kontes burung, baik kontes yang dilaksanakan di Malaysia maupun di Indonesia, khususnya di sekitar perbatasan. Bahkan, ia siap untuk membantu melewati PLBN.

“Biasanya kalau ada kontes, mereka minta bantuan saya, meskipun tidak ada paspor,” katanya.

Tulisan ini merupakan kerja sama dengan Yayasan Titian, organisasi nirlaba yang mandiri, berfungsi untuk mendorong pengelolaan sumber daya alam yang memastikan kelestarian ekosistem, untuk mendukung sumber‐sumber penghidupan bersama masyarakat, sektor swasta dan pemerintah melalui praktek pengelolaan sumber daya alam terbaik, dan pemberdayaan masyarakat dengan lingkup kerja nasional dengan sumber dana berasal dari usaha mandiri, lembaga dana, sumbangan para pihak yang tidak mengikat serta tidak terlibat dalam perusakan lingkungan, pelanggaran HAM, dan hasil korupsi. (IP-01)

sumber: https://insidepontianak.com

Related Posts