Pemulihan hutan dan daerah tangkapan air jadi satu keniscayaan atasi banjir Sintang

Banjir Sintang dan sekitarnya di Kalimantan Barat di penghujung tahun 2021
memerlukan solusi dan kerja keras semua pihak dan adanya rencana
Pemerintah untuk menata kerusakan lingkungan di sekitar daerah tangkapan
air banjir Sintang dan sekitarnya patut didukung dan menjadi catatan akhir
tahun yang penting.

Pernyataan Presiden Joko Widodo dalam kunjungannya ke Sintang (8/12/21)
bahwa Pemerintah akan memperbaiki hutan yang rusak akibat imbas
pertambangan dan perkebunan, serta menghijaukan kembali daerah
tangkapan air perlu didukung menjadi implementasi secara kolaboratif.

“Saya akan perintahkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan serta perusahaan-perusahaan swasta besar yang ada di sini untuk
membuat nursery, pesemaian, sehingga penghutanan kembali itu betul-betul
bisa bisa berjalan,” kata Jokowi saat meninjau korban banjir di Sintang.
Diharapkan penghijauan Kembali menjadi program jangka menengah,
tambahnya.

“Di daerah aliran sungai, baik Sungai Kapuas, Sungai Melawi, di hulunya ini
banyak yang rusak karena hal-hal yang berkaitan dengan pertambangan dan
juga kerusakan hutan karena perkebunan,” kata Jokowi.

Koalisi Eyes on the Forest (EoF) mendesak perlunya kerjasama tingkat
pemerintah maupun parapihak terlibat, termasuk swasta dalam mengatasi
permasalahan banjir yang terjadi di kabupaten-kabupaten Sintang, Sekadau,
Sanggau dan Melawi.

Rencana jangka pendek, menengah dan panjang dalam mengatasi banjir
Sintang yang dipaparkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga perlu
diapresiasi, karena cukup komprehensif, kata koalisi EoF. “Namun, rencana
kerja harus diwujudkan dalam aksi nyata, dan rencana pemulihan hutan dan
daerah tangkapan air yang dinyatakan Presiden sejalan dengan hasil analisa
Pemprov Kalbar, maupun rencana kerja dalam memitigasi banjir Sintang,” kata
Nursamsu koordinator EoF.

Curah hujan tinggi pada Oktober dan November tahun ini ditambah dengan
permasalahan daerah aliran sungai (DAS) diduga memicu banjir besar, dimana
terakhir banjir besar terjadi pada 1963.

Menurut catatan Pemprov Kalimantan Barat, luas DAS Sungai Kapuas dan
Melawi meliputi Sintang, Melawi dan Kapuas Hulu mencapai 6,2 juta hektar.
“Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Kapuas dan Melawi perlu jadi fokus
perhatian bersama untuk dipulihkan, dan pemulihan lingkungan yang rusak
seperti tekad Presiden Jokowi perlu didukung agar diimplementeasikan di
tingkat tapak,” ujar Martin Gillang dari Yayasan Titian, anggota jaringan EoF di
Kalbar.

Selain curah hujan yang ekstrem, penyebab banjir Sintang disebabkan
beberapa faktor seperti adanya perubahan DAS dan catchment area lintas
wilayah ekoregional akibat adanya perubahan fungsi lahan karena aktivitas
ekonomi berbasis lahan (perkebunan, pertambangan dan pertanian), baik
berizin atau tidak.

Menurut analisa Pemprov Kalbar, kebakaran hutan dan lahan, serta
berkurangnya lahan basah sebagai fungsi resapan dan tangkapan air juga
menjadi penyebab banjir. Dataran rendah menjadi titik pusat kegiatan
perekonomian, sementara pendangkalan sungai terjadi di meander dan muara
DAS (Danau Sentarum dan sub DAS).

Data Provinsi Kalbar menyebutkan luas DAS Kapuas yang kritis mencapai
700.919 hektar dan sangat kritis 14.025 hektar. Sedangkan Daerah Tangkapan
Banjir (DTA) yang kritis mencapai 419.684 hektar dan sangat kritis 10.461
hektar.

Berubahnya fungsi hutan dan lahan demi motif ekonomi dianggap memicu
banjir di Sintang dan sekitarnya. Betapapun, diperlukan verifikasi lapangan dan
legalitas terkait analisa yang juga menjadi kesimpulan Pemprov ini.

“Mengingat banyaknya izin perkebunan di daerah tangkapan air, maka
penegakan hukum, pembenahan lahan dan restorasi harusnya dilakukan di
daerah tersebut, ujar Martin. “Diminta hendaknya pihak perusahaan memiliki
kesadaran dan bersedia berkontribusi dalam mengatasi bencana banjir yang
banyak merugikan secara ekonomi dan sosial,” tambah Martin.

Perkebunan sawit dan industri ekstraksi lainnya diminta berperan aktif dalam
mengatasi bencana banjir, termasuk menaati peraturan dan kebijakan terkait
lingkungan hidup dan tata ruang wilayah. Ketegasan Pemerintah dalam
menata hutan dan lingkungan juga perlu diwujudkan sehingga perbaikan
lingkungan yang rusak akan menjadi harapan yang nyata.

Siaran Pers Eyes on the Forest : 28 Desember 2021

Narahubung : Martin Gillang — hp no: 0812 5663 9399

Leave a Reply

Your email address will not be published.