KBKT Penting di Jaga

KBKT Penting di Jaga

by / Comments Off on KBKT Penting di Jaga / 163 View / October 15, 2014

Kawasan bernilai konservasi tinggi masih banyak teridentifikasi di lanskap Sintang, Menjaganya agar tidak rusak menjadi penting karena didalamnya banyak terdapat nilai budaya, adat istiadat, ekonomi masyarakat, kawasan yang memang dilestarikan untuk menjamin keberlanjutan.“Ketika rusak dan tidak terjaga dengan baik oleh masyarakat dan tidak terlindungi melalui aturan yang dibuat pemerintah, maka tidak ada lagi kawasan bernilai konservasi yang bisa diwariskan kepada anak cucu kita,” ujar Sulhani, Direktur eksekutif Lembaga Titian Kalbar, beberapa hari lalu di Sintang.

Dia mengatakan beberapa perusahaan telah menggunakan metode penilaian Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT) atau High Conservation Value (HCV) sebagai baseline dalam areal konsesi mereka. Namun dalam kegiatan mendorong upaya perbaikan tata kelola hutan dan lahan di Kabupaten Sintang, Lembaga Titian kata Sulhani sedang mencoba untuk membuat identifikasi KBKR dalam dalam cakupan yang lebih besar yakni se kabupaten.“Kami saat ini sedang melakukan telaah lebih dalam kepada areal-areal yang bernilai konservasi tinggi,” ujar Sulhani.

Beberapa hari lalu, sudah dilakukan mini workshop penyusunan policy brief untuk mendorong perlindungan terhadap KBKT melibatkan multi stakeholder yang didukung The Asia Foundation. Dalam pertemuan itu dipaparkan hasil identifikasi awal KBKT di lansekap Sintang.“Itu baru pemaparan awal, akan ada kegiatan lanjutan untuk menyelesaikan proses identifikasi dan tentunya juga masih perlu masukan dari berbagai pihak sehingga kita bisa bersama mendorong perlindungan KBKT,” kata dia.

Nilai konservasi tinggi (NKT) kata Icung, begitu dia biasa disapa, ada enam sub kategori dari tiga kategoti utama mncakup aspek keanekaragaman hayati, jasa lingkungan dan aspek sosial dan budaya.Pada NKT 1–3 kata dia bertujuan untuk memberikan perhatian khusus kepada berbagai aspek dari keanekaragaman hayati (kehati) yang berada dalam sebuah bentang alam ataupun luasan yang lebih kecil, misalnya areal produksi sebuah konsesi hutan. “Dalam konteks ini kehati didefinisikan sebagai variabilitas diantara organisme hidup yang berasal dari semua sumber termasuk ekosistem inter alia daratan, laut dan perairan serta kompleksitas ekologis dimana kehati menjadi bagiannya,” kata dia. Sementara, NKT 4 menurutnya bertujuan untuk menjamin kelangsungan penyediaan berbagai jasa lingkungan alami yang sangat penting (key environmental services) yang secara logis dapat dipengaruhi oleh pemanfaatan lahan dalam sebuah bentang alam, seperti simpanan karbon, air, satwa pemencar biji, satwa penyerbuk bunga, kesuburan tanah.

Sedangkan, NKT 5 (sosial ekonomi) dan NKT 6 (budaya) kata dia bertujuan untuk mengakui dan memberikan ruang kepada masyarakat lokal dalam rangka menjalankan pola hidup tradisionalnya yang tergantung pada hutan atau ekosistem lainnya. Kawasan yang dimaksudkan dalam kedua NKT ini tidak terbatas pada klaim hak milik terhadap atas suatu wilayah, namun bisa lebih luas lagi, pada hak guna masyarakat terhadap wilayah tertentu. “Penilaian dan pendokumentasian hak-hak masyarakat ini didasarkan pada konsultasi langsung bersama masyarakat,” jelasnya.

Untuk identifikasi ini, dia mengatakan Lembaga Titian akan fokus pada kajian NKT 5 dan 6 saja karena sangat bersentuhan langsung dengan sosial masyarakat, adat istiadat dan tradisi masyarakat. “Kawasan bernilai konservasi tinggi ini menjadi penting untuk tetap selalu ada karena kawasan tersebut memiliki peran besar dalam keberlangsungan hidup masyarakat,” ujarnya.Beberapa yang sangat penting kata dia adalah mata air, sungai, dan hutan. Mata air menjadi sumber penghidupan masyarakat maka secara langung tempat dimana mata air berada merupakan kawasan NKT 5 karena mempengaruhi kehidupan untuk masyarakat banyak.

“Begitu juga dengan sungai dimana sungai tersebut menjadi salah satu media bagi beberapa keluarga sebagai mata pencaharian untuk mendapatkan uang tunai dari hasil yang ada di sungai, maka kawasan tersebut juga menjadi kawasan bernilai konservasi tinggi,” imbuhnya.Sebagai landasan bagi para masyarakat, kata dia banyak kawasan-kawasan yang sebenarnya tetap harus ada di sekitar masyarakat, untuk saat ini sudah tidak ada lagi dikarenakan adanya konversi lahan secara besar-besaran tanpa melihat bahwa kawasan tersebut memiliki nilai penting bagi keberlangsungan hidup masyarakat sekitar.

“Dari hasil telaah titian diharapkan dapat menjadi landasan untuk mendorong adanya sebuah regulasi di tingkat kabupaten yang dapat memberikan ruang hukum bagi kawasan yang bernilai konservasi tinggi,” ucapnya. Lebih khusus lagi kata dia perlindungan KBKT  yang berada di dalam kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) karena di dalam regulasi pemanfaatan kawasan hutan untuk masyarakat, Menteri Kehutanan telah mengeluarkan beberapa regulasi dan skema dalam pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat.

Beberapa skema pemanfaatan kawasan hutan yang telah dipayungi oleh regulasi dan dilindungi oleh hukum Indonesia seperti Hutan Desa melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 49/Menhut-II/2008 Tentang  Hutan Desa. Hutan Kemasyarakatan melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 37/Menhut-II/2007 Tentang Hutan Kemasyarakatan, dan skema pengelola kawasan hutan lainnya. “Kami berharap hasil kajian ini nantinya bisa menjadi landasan dalam membuat regulasi tentang KBKT,” pungkasnya. (mus)