PONTIANAK – Kepolisian Daerah Kalimantan Barat menampik data yang disampaikan Lembanga Titian bersama Eye On The Forest tentang kebakaran lahan di Kalbar sebagian besar terjadi pada konsesi perkebunan sawit. Pendapat polda itu didasarkan pada pantauan lapangan. “Dia kan cuma ngomong, kalau kami lihat di lokasi,” kata Kombes Pol Suhadi SW, Kepala Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Kalbar, Jumat (10/7).
Data yang disampaikan Lembaga Titian menyebut setidaknya ada 217 titik api di Kalimantan Barat yang tersebar pada sepuluh kabupaten. Titik api terbanyak ada di Kabupaten Kubu Raya sebanyak 81 titik api, disusul kabupaten Sambas sebanyak 44 titik api dan kemudian Kabupaten Ketapang sebanyak 36 titik api. Data yang dilansir Titian ini juga menyebutkan sebagian besar dari 217 titik api itu berada di konsesi perizinan sawit, sebesar 57 persen atau 124 titik api.
Titian tidak hanya melihat data di komputer, akan tetapi turun pada beberapa titik sampel. Dari hasil investigasi tersebut diyakini banyak titik api yang berada di konsesi perkebunan sawit.
Suhadi mengatakan hasil pantauan Satgas Karhutla di lapangan memang terjadi kebakaran di dekat perkebunan sawit, tetapi tidak di dalam konsesi. Dia mengatakan kebakaran tersebut dilakukan oleh masyarakat. “Kami melihatnya langsung. Kebakaran di lahan masyarakat,” ujarnya. “Kami tidak membela perusahaan, yang saya lihat di lokasi seperti itu.”
Suhadi justru mengapresiasi perusahaan yang menyiapkan kanal-kanal untuk pengairan sekaligus penangkal penyebaran kebakaran lahan. Dengan adanya kanal tersebut menunjukkan perusahaan memperhatikan aspek keselamatan kebakaran hutan dan lahan. “Perusahaan itu lebih hebat. Kalau dia sengaja membakar otomatis yang lain juga ikut terbakar. Masalahnya lokasi yang ada kebakaran sekarang bukan land clearing,” ungkapnya.
Alasan lain yang membuat Suhadi yakin bahwa bukan perusahaan membakar lahan adalah aspek ekonomi. Dengan membakar lahan yang akan ditanami sawit tidak baik. “Kalau perusahaan bakar lahan justru mereka rugi. Ekosistemnya rusak semua, tanaman sawit tidak subur. Oleh karena itu kami lihat masyarakat yang membakar,” katanya.
Dari hasil pantauan di lapangan sejauh ini, Suhadi menilai kesadarannya masyarakat terhadap kebakarah hutan dan lahan sangat rendah. Jangankan untuk tidak membakar, kebakaran yang ada di dekat permukiman juga tidak turut dipadamkan oleh masyarakat. Pengalaman ini ditemui Suhadi di Punggur.
“Di Desa Punggur Kecil itu Kapolda meninjau kebakaran. Kapolda bilang kepada salah seorang warga bahwa kebakaran sudah tidak jauh dari rumahnya. Dia hanya jawab, maaf pak sedang puasa,” Suhadi menceritakan.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalbar, TTA Nyarong meminta agar Manggala Agni melatih masyarakat untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Permintaan ini disampaikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jumat (10/7).
Nyarong mengaku sengaja menyampaikan permintaan tersebut karena manggala agni berada di bawah Kementerian LH dan Kehutanan. Pelatihan bagi masyarakat yang tinggal di lokasi rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan sangat diperlukan. Hal ini mengingat keterbatasan aparatur dan petugas.
“Masyarakat itu harus diberdayakan. Sebab daerah yang terbakar itu sebagian besar berada di lingkungan penduduk,” kata Nyarong seusai mendampingi menteri beserta dirjen, kemarin.
Menurut Nyarong, sebelumnya Manggala Agni ada melatih 45 warga untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat yang sudah terlatih ini harus dibekali dengan peralatan memadai. “Kalau sudah terlatih, alatnya harus ada. Kalau tidak, bagaimana mereka mau memadamkan api,” katanya.
Nyarong mengungkapkan hasil patroli udara kemarin menunjukkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Saat ini Bupati Mempawah, Kubu Raya, Ketapang, Landak, dan Sambas harus segera menetapkan siaga darurat penanggulangan bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan.
“Kalau status ini sudah ditetapkan, otomatis bantuan helikopter bisa datang,” ungkap Nyarong.
Wakil Gubernur Kalimantan Barat Christiandy Sanjaya mengatakan pihaknya telah melaporkan berbagai upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan selama ini. Mulai dari apel siaga, rapat koordinasi regional, dan lainnya.
“Upaya ini direspon positif oleh ibu menteri (Lingkungan Hidup dan Kehutanan),” kata Christiandy, kemarin.
Menurut Christiandy, upaya tersebut membuahkan hasil. Salah satunya turuannya jumlah titik api, jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penuruannya hingga 70 persen.
Ia menambahkan semua aparatur pemerintah sudah melakukan upaya dengan maksimal. Koordinais berjalan dengan baik. “Tinggal dukungan masyarakat dan pemilik lahan, baik perorangan maupun perusahaan untuk menjaga agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan. Karena efeknya merugikan semua pihak,” ujarnya.
Anggota DPR dapil Kalbar, Daniel Johan menilai bahwa titik api di Kalbar terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Untuk itu dari Raker dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan beberapa waktu lalu ada dua hal yang ditekankan.
Pertama agar Kementerian LHK dan pihak berwenang lainnya bisa memastikan penderitaan rakyat Kalbar tidak selalu berlulang setiap tahunnya, terkait bencana asap dan kebakaran hutan. “Waktu itu kami sempat meminta waktu itu agar dikirimkan tim untuk mencegah perluasan titik-titik api di wilayah Kalbar,” ungkapnya kepada awak media, Kamis (9/7).
Hal kedua adalah agar segera menindak tegas perusahaan-perusahaan yang melakukan pembakaran lahan. Karena dikatahui masih banyak perusahaan yang melanggar hal tersebut. “Harus ada efek jera bagi perusahaan sehingga tidak merugikan masyarakat, karena asap ini sangat merugikan kesehatan, jika kesehatan terganggu maka semuanya akan menjadi sulit,” terangnya.
Selain kedua hal tersebut menurutnya legislatif juga akan mendorong membuat rancangan undang- undang (RUU) tentang kebakaran hutan. Dia menambahkan yang akan ditekankan dalam RUU tersebut intinya adalah bagaimana ada tindakan tegas kepada perusahaan yang melakukan pembakaran lahan dan ada tindakan cepat pada saat terjadi kabut asap atau titik api. “Kemarin kami sudah mendorong agar menjadi prioritas tetapi tidak masuk dan hanya masuk sebagai long list,” imbuhnya. (hen/uni/bar)
