Sutarmidji Sebut Kapolda Kalbar Dibohongi Soal Informasi Titik Api Kebakaran Lahan

by / Comments Off on Sutarmidji Sebut Kapolda Kalbar Dibohongi Soal Informasi Titik Api Kebakaran Lahan / 39 View / September 17, 2019

Gubernur Kalbar, Sutarmidji mengungkapkan, lahan yang terbakar di Kalbar sebagian besar merupakan lahan konsesi perkebunan dan hutan tanaman industri (HTI).

Menurut Sutarmidji, ada indikasi pemerintah daerah melindungi para pengusaha yang lahannya terbakar.

Gubernur menyatakan, indikasi itu diketahui ketika Kapolda Kalbar berkunjung ke titik api, Pemda setempat seperti menghalangi dengan memberikan informasi bohong pada aparat penegak hukum.

Setelah diteliti, menurutnya, lahan yang terbakar milik pengusaha tertentu dan ada indikasi daerah melindunginya.

“Nah kite teliti punye teliti akhirnye lokasi yang terbakar milik pengusaha tertentu. Daerah ade seperti melindungi, ini tidak boleh terjadi,” ucap Sutarmidji, Minggu (15/9/2019) malam.

Sutarmidji menegaskan, siapapun dia, perusahaan apapun itu, milik siapapun tetap diberikan sanksi tegas dan tindakan.

Sekarang ini, sudah banyak yang diberikan sanksi. Ia ingin peristiwa kebakaran hutan dan lahan di Kalbarini menjadi yang terakhir kalinya.

Untuk Ia meminta daerah menghentikan kegiatan melindungi pengusaha yang tidak taat aturan menjaga lahan konsesinya.

“Saya berharap semua tidak saling menyalahkan, pemerintah pusat menyalahkan pemerintah daerah, gubernur dan sebagainya, kenapa ini terjadi,” katanya

“Kalau dari hulunya tidak diperbaiki, maka hilirnya sampai kapanpun tidak akan bisa diselesaikan,”katanya.

Ia menegaskan kesalahan yang fatal adalah sudah membuat lahan gambut menjadi terbuka, akibat dari kebijakan lahan untuk konsesi HTI.

“Kayu yang ada di lokasi ditebang, tapi konsesi HTI tidak pernah dilakukan. Sekarang kita lihat HTI mane yang sukses, ape jenis tanamannye,” ucapnya menantang.

Kemudian ia menantang apakah semua areanya ditanami dan ia meminta itu harus diteliti ulang.

Ia mengapresiasi Kabupaten Sanggau, karena pemerintahan sudah mengajukan lima perusahaan untuk dicabut izinnya.

“Saye setuju dan sangat apresiasi Pemkab Sanggau, walaupun kewenangan ada pada kementerian tapi pengusulan itu penting,” tegasnya.

Ia menunggu keberanian Ketapang, Kayong dan Kubu Raya apakah berani mengajukan untuk pencabutan izin perusahaan yang ada.

Selanjutnya ia akan memberikan sanksi yang akan memberikan efek jera. Midji tidak sekedar menggertak, tapi ia akan lakukan.

Saat ini ada 103 perusahaan yang diberikan peringatan dan lebih dari 40 perusahaan disegel. Kemudian ada lima yang diajukan pencabutan izin dan empat perusahaan akan masuk ranah pidana.

Selain itu, ada 15 perusahaan yang diberi sanksi administratif dengan dilarang memanfaatkan lahannya. Ia menegaskan serius menangani ini dan memberikan tindakan maksimal.

“Kite hanya sebatas mengusulkan dan selebihnya gubernur tidak diberikan kewenangan, sehingga kite buat aturan gubernur sendiri dan tahun depan akan membuat Perda,” ucap Midji.

Tahun depan, akan disiapkan Perdanya, ia pastikan didalam Perda itu dimasukan biaya pemadaman Karhutla yang berada di konsesi lahan HTI atau perkebunan akan dibebankan pada perusahaan dimana titik api berada.

“Kemudian saye pastikan, seluruh peralatan, seluruh personel perushaaan untuk penanganan Karhutlaharus tersedia sesuai standar,” tegasnya.

Kemudian sebagai pengarah Badan Restorasi Gambut, ia akan mengevaluasi pekerjaan badan restorasi gambut. Karena selama ini pekerjaan sudah ada dikerjakan, tapi tidak ada dampak pengurangan Karhutla.

“Ini harus kita kaji kembali dan mudah-mudahan ini yang terakhir kali terjadi. Ketika lahan gambut terbakar, ingin memadamkannya dengan air yang tanggung maka asap semakin pekat. Satu-satunya yang bisa menghilangkan asap kebakaran gambut hanya ujan tidak ada cara lain,” ujar Midji.

Ia juga meminta Kayong, Ketapang, Kubu Raya, kepala daerahnya tetap berada ditempat. Apa yang terjadi terkait Karhutla harus ditangani secara maksimal, jangan dibiarkan.

“Ini saye bicare sebagai wakil pemerintah pusat yang ade didaerah,” pungkasnya.

Source: https://pontianak.tribunnews.com/2019/09/16/sutarmidji-sebut-kapolda-kalbar-dibohongi-soal-informasi-titik-api-kebakaran-lahan?page=3

Related Posts

  • 56
    Upaya penegakan hukum yang dilakukan penyidik Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PamGakkum KLHK) Wilayah Sumatera dan penyidik kepolisian dalam memberantas kejahatan tumbuhan dan satwa liar ini, merupakan persoalan besar. Tidak adanya hukuman maksimal di tingkat pengadilan yang membuat pelaku kejahatan jera alias tidak mengulangi perbuatannya…
    Tags: yang, dan, ini, tidak, ada
  • 54
    Johannesburg¬†- Tahun 2015, polisi di ibu kota Mozambik,Maputo, menangkap sekelompok pria dan menyita cula badak, sejumlah besar dolar, segepok mata uang lokal, dan -yang agak tidak biasa- empat karung beras. Dua pria yang ditangkap adalah warga Korea Utara yang mengaku sebagai diplomat yang bertugas di Afrika Selatan. Uang jaminan untuk…
    Tags: yang, dan