Regulasi gambut, harus ada kepastian berinvestasi

JAKARTA. Anggota Ombudsman Laode Ida mengatakan, pemerintah harus memberikan kepastian hukum terhadap dunia usaha dan investasi. Karena jaminan pelayanan dalam investasi telah diatur dalam UU No.25 Tahun 2007. Pernyataan ini terkait adanya keluhan dari berbagai pihak mengenai dampak yang ditimbulkan dari PP 57 Tahun 2016 tentang gambut yang dianggap tidak memberikan kepastian hukum dalam berinvestasi.…

Kemenperin Soroti Aturan Pengelolaan Lahan Gambut

Direktur PT Mutu Hijau Indonesia Robianto Koestomo (pakai batik merah) dan Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Panggah Susanto (samping Robianto), saat konferensi pers mengenai aturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang pengelolaan lahan gambut, di Hotel Four Season, Jakarta Selatan, Kamis (18/5/2017).(Kompas.com/Kurnia Sari Aziza) JAKARTA, KOMPAS.comĀ – Dirjen Industri Argo Kementerian Perindustrian Panggah Susanto menyoroti…