Regulasi gambut, harus ada kepastian berinvestasi

JAKARTA. Anggota Ombudsman Laode Ida mengatakan, pemerintah harus memberikan kepastian hukum terhadap dunia usaha dan investasi. Karena jaminan pelayanan dalam investasi telah diatur dalam UU No.25 Tahun 2007. Pernyataan ini terkait adanya keluhan dari berbagai pihak mengenai dampak yang ditimbulkan dari PP 57 Tahun 2016 tentang gambut yang dianggap tidak memberikan kepastian hukum dalam berinvestasi.…

Kemenperin Soroti Aturan Pengelolaan Lahan Gambut

Direktur PT Mutu Hijau Indonesia Robianto Koestomo (pakai batik merah) dan Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Panggah Susanto (samping Robianto), saat konferensi pers mengenai aturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang pengelolaan lahan gambut, di Hotel Four Season, Jakarta Selatan, Kamis (18/5/2017).(Kompas.com/Kurnia Sari Aziza) JAKARTA, KOMPAS.com – Dirjen Industri Argo Kementerian Perindustrian Panggah Susanto menyoroti…

Pengusaha Sawit Kebakaran Jenggot

RMOL. Pengusaha kelapa sawit kebakaran jenggot terkait kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut dana pungutan ekspor sawit (CPO Fund) hanya dinikmati perusahaan besar saja. Pengusaha dan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) pun kompak membantah. Sekjen Gabungan Pengusaha Kepala Sawit Indonesia (Gapki) Togar Sitanggang mengatakan, KPK seharusnya melihat per­masalahan ini lebih menyelu­ruh. Lembagai antirasuah itu diminta…

Kencana Agri Akan Remajakan 500Ha Kebun Sawit

Bisnis.com, JAKARTA – Kencana Agri Limited (Grup Kencana) berencana meremajakan kebun kelapa sawit miliknya seluas 500 hektare di Bangka Belitung. Replanting itu pertama kali dilakukan perusahaan sejak tanam pertama kali pada 1997. Chief Production Officer Grup Kencana Edy Suroso mengatakan mengatakan peremajaan akan dilakukan terhadap tanaman generasi pertama di Desa Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, Babel,…

Yayasan Titian Lestari Pantau Perizinanan Perkebunan Sawit di Kabupaten Sintang

Ilustrasi Foto Sawit PONTIANAK | SenentangNews.com- Setidaknya tercatat ada 45 unit izin usaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sintang dengan luas total mencapai 578.203 hektar dan dari hasil analisis spasial oleh Yayasan Titian Lestari, diketahui setidaknya terdapat 11 unit izin lokasi perkebunan kelapa sawit yang tumpang tindih dengan kawasan hutan. “Dari 11 izin itu, total…

11 Izin Kebun Tumpang Tindih dengan Kawasan Hutan

PONTIANAK – Setidaknya tercatat ada 45 unit izin usaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sintang dengan luas total mencapai 578.203 hektar dan dari hasil analisis spasial oleh Yayasan Titian Lestari, diketahui setidaknya terdapat 11 unit izin lokasi perkebunan kelapa sawit yang tumpang tindih dengan kawasan hutan. “Dari 11 izin itu, total luasnya mencapai  7.256 hektar…

Yayasan Titian Lestari Dorong Hutan Desa

KPHP Model Merakai Beri Ruang Perhutanan Sosial Yayasan Titian Lestari Dorong Hutan Desa Sintang – Yayasan Titian Lestari belum lama ini melaksanakan sosialisasi menjaring minat masyarakat di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Merakai Kabupaten Sintang untuk pengelolaan perhutanan sosial khususnya Hutan Desa. “Ini tahap awal kami untuk melihat minat masyarakat di wilayah KPHP…

Sosialisasi Bentuk-bentuk Perhutanan Sosial ( Hutan Desa) di Wilayah KPHP Model Merakai Kabupaten Sintang.

SINTANG | Yayasan Titian Lestari, (20/01/2016) – Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, menargetkan 12,7 juta Ha hutan untuk dikelola masyarakat melalui skema perhutanan sosial, salah satunya Hutan Desa. Pada prinsipnya , Hutan Desa adalah hutan Negara yang dikelola oleh masyarakat dalam organisasi pedesaan. Dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat Desa itu sendiri. Artinya, hutan desa…

Kebijakan Hutan Tanaman Industri (HTI) Biang Deforestasi di Kalimantan Barat

Hutan Tanaman Industri (HTI) adalah usaha hutan tanaman untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerpakan silvikultur sesuai dengan tapaknya (satu atau lebih sistem silvikultur) dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan kayu maupun non kayu. Tujuan dari dibangunnya HTI adalah, 1) Meningkatkan produktivitas hutan produksi, dalam rangka pemenuhan kebutuhan bahan baku…