perhutanan sosial

Rabu, 29 Juni 2022 lalu, Yayasan Titian Lestari mengadakan Forum Group Discussion (FGD) bersama Pemerintah dan rekanan NGO yang ada di Kota Pontianak dan sekitarnya. FGD ini membahas silabus peningkatan kapasitas Lembaga Desa Pengelola Hutan (LDPH) yang disusun berdasarkan hasil pembelajaran saat melakukan pendampingan di 6 desa berbeda di Kab. Ketapang, Kalimantan Barat. LDPH merupakan lembaga pengelola perhutanan sosial berskema hutan desa yang perizinannya diturunkan langsung dari KLHK. Di Kalimantan Barat sendiri, tercatat 212 perizinan perhutanan sosial yang diberikan kepada lembaga pengelola hutan dan tersebar di seluruh Kabupaten/Kota (http://sinav.usahahutan.id/ – 2022).

Martin Gillang, Direktur Eksekutif Yayasan Titian Lestari, menyatakan dengan adanya Silabus peningkatan kapasitas ini diharapkan dapat menyamakan atau meratakan peningkatan kapasitas yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pendamping Perhutanan Sosial di Kalimantan Barat, sehingga dibutuhkan masukan-masukan dari Stakeholder terkait dan rekanan NGO lainnya. Jika silabus peningkatan kapasitas ini rampung disusun, Martin berharap pendampingan pengajuan perizinan hutan desa dan penyusunan SK LDPH dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kapasitas sehingga kebermanfaatan Hutan Desa dapat diketahui dengan baik. “Saat FGD dengan anggota LDPH dampingan di Ketapang, masih ada pertanyaan seputar manfaat hutan desa. Itu adalah sebuah tamparan bagi saya karena itu berarti terdapat celah penting yang kita lewati dalam proses sosialisasi dan pendampingan awal pengajuan izin perhutanan sosial”, pungkasnya.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Kalimantan Barat melalui Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Yayasan Titian Lestari dalam tahap awal penyusunan Silabus Peningkatan Kapasitas LDPH. Pokja PPS menyebutkan telah ada wacana penyusunan silabus peningkatan kapasitas bagi lembaga desa pengelola hutan, namun belum ada tindak lanjut dari wacana tersebut. Hingga saat ini, dokumen yang dapat dijadikan acuan dalam pengelolaan perhutanan sosial adalah SOP pendampingan LDPH bagi KPH/lembaga pendamping yang disusun oleh Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL).

Tanggapan positif juga diberikan oleh rekanan NGO yang hadir. Silabus peningkatan kapasitas lembaga desa pengelola hutan diperlukan untuk pemerataan dalam pemberdayaan, namun juga harus diadaptasikan dengan kondisi di masing-masing kelembagaan. Keterlibatan Pemerintah Desa dan peran perempuan serta pemuda juga harus ditingkatkan. Silabus Peningkatan Kapasitas ini diharapkan dapat menjadi acuan pembelajaran, indikator pencapaian, dan penilaian terhadap masing-masing kelembagaan di desa, dan/atau bagi pendamping yang ingin menerapkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan kelompok. Materi yang dimuat merupakan materi dasar, mulai dari peningkatan kapasitas anggota sampai pada rencana pengelolaan, membangun kerjasama, dan rencana tindak lanjut yang juga mengacu pada peraturan perhutanan sosial. Dengan FGD ini, diharapkan dapat memantik diskusi lebih lanjut di pihak stakeholder terkait pembentukan silabus peningkatan kapasitas yang sudah diwacanakan dan pengayaan materi demi silabus yang tepat sasaran.